FaktualUpdate.com // Jakarta — Bendahara Umum DPP Laskar Pemuda Melayu (LPM) yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Kalimantan Barat, Marrio Ginarto, S.H., M.H., CIM, mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) KADIN Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan pada 28–30 Oktober 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta.
Keikutsertaan Marrio Ginarto dalam agenda nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran KADIN sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar mampu naik kelas dan bersaing di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global.
Menurut Marrio, RAPIMNAS KADIN Indonesia harus menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyelaraskan program kerja, serta merumuskan langkah strategis yang memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, terutama UMKM di daerah.
“RAPIMNAS ini hendaknya tidak hanya menjadi forum koordinasi dan konsolidasi organisasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melahirkan program-program konkret yang dapat mendorong UMKM naik kelas. Kita ingin UMKM semakin maju, berkembang, profesional, memiliki akses pasar yang lebih luas, serta mampu bersaing secara sehat di tingkat regional, nasional, bahkan internasional,” ujar Marrio.
UMKM Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi Daerah
Marrio menilai UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi.
Karena itu, diperlukan kolaborasi berkelanjutan antara KADIN, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia industri, dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem usaha yang kondusif.
Upaya mendorong UMKM naik kelas, menurutnya, harus diwujudkan melalui pendampingan usaha, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan manajemen dan tata kelola, digitalisasi, kemudahan akses pembiayaan, sertifikasi produk, serta perluasan jaringan pemasaran.
Kalimantan Barat dengan potensi sumber daya alam, sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, perkebunan, dan berbagai produk unggulan lokal memiliki peluang besar untuk mengembangkan UMKM yang produktif dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah.
“UMKM Kalimantan Barat harus diberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang. Kita perlu mendorong agar produk-produk lokal tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pasar daerah, tetapi juga memiliki kualitas, standar, dan daya saing untuk menembus pasar nasional maupun internasional,” tambahnya.
Kepastian Hukum Menjadi Fondasi Dunia Usaha
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Bidang Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Provinsi Kalimantan Barat, Marrio juga menekankan pentingnya kepastian hukum, perlindungan terhadap pelaku usaha, serta terciptanya iklim investasi yang aman, tertib, dan berkeadilan.
Menurutnya, kemajuan dunia usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya peluang pasar dan ketersediaan modal, tetapi juga oleh kepastian regulasi, transparansi, integritas, serta penegakan hukum yang konsisten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dunia usaha membutuhkan lingkungan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha, mendorong persaingan sehat, serta mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Aspek pertahanan dan keamanan juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas, keamanan investasi, kelancaran aktivitas ekonomi, serta keberlangsungan kegiatan usaha yang bertanggung jawab.
“Kepastian hukum merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha. Kita ingin pelaku usaha, termasuk UMKM, dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan aman, tertib, dan memperoleh kesempatan yang adil. Dengan iklim usaha yang sehat, investasi dapat tumbuh dan ekonomi daerah semakin kuat,” tegasnya.
Memperkuat Sinergi Kadin dan Pemerintah Daerah
Marrio berharap hasil RAPIMNAS KADIN Indonesia Tahun 2026 dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah melalui program kerja yang terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil.
Bagi Kalimantan Barat, sinergi antara KADIN dan pemerintah daerah dinilai penting untuk membuka peluang kemitraan usaha, memperluas akses pasar, memperkuat rantai pasok lokal, serta meningkatkan keterlibatan UMKM dalam berbagai sektor pembangunan ekonomi.
Ia juga mendorong agar pelaku UMKM memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk bermitra dengan perusahaan besar melalui pola kemitraan yang transparan, profesional, saling menguntungkan, dan sesuai ketentuan hukum.
Dengan demikian, pertumbuhan investasi dan kegiatan industri diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Komitmen Mendorong UMKM KALBAR Lebih Maju
Partisipasi dalam RAPIMNAS KADIN Indonesia 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun dunia usaha yang berdaya saing, berintegritas, dan mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Marrio Ginarto menegaskan bahwa kemajuan UMKM harus menjadi bagian penting dari agenda pembangunan ekonomi daerah.
KADIN diharapkan mampu menjalankan peran strategis sebagai wadah dunia usaha sekaligus jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah.
“Ukuran keberhasilan kita bukan hanya pada terselenggaranya forum nasional, melainkan pada sejauh mana hasilnya dapat dirasakan oleh pelaku usaha. Harapan kita, UMKM Kalimantan Barat semakin maju, berkembang, mandiri, dan mampu bersaing, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” tutup Marrio.
Melalui semangat kolaborasi, kepastian hukum, dan penguatan kapasitas usaha, KADIN diharapkan terus menjadi bagian dari upaya membangun perekonomian Kalimantan Barat yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.
TIM LIPUTAN
