Faktualupdate.com,JAKARTA –Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Dewan Kehormatan Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, menegaskan pentingnya memperkuat soliditas KBPP Polri sebagai mitra strategis negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Menurut Bamsoet, di tengah tantangan sosial yang semakin kompleks, mulai dari ancaman kejahatan siber, penyebaran paham radikalisme di ruang digital, hingga dinamika konflik sosial akibat tekanan ekonomi global, keberadaan organisasi kemasyarakatan yang berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan menjadi semakin relevan.
“KBPP Polri harus tampil sebagai kekuatan sosial yang mampu merawat persatuan, memperkuat ketahanan masyarakat, dan menjadi jembatan antara rakyat dengan institusi negara.
Dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian seperti sekarang, soliditas organisasi menjadi faktor penting untuk menjaga Indonesia tetap aman, teduh, dan produktif,” ujar Bamsoet saat menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) VI KBPP Polri di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Kabaharkam Polri Komjen Pol. Karyoto, Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol. Kalingga Rendra, Ketua Umum KBPP Polri Evita Nursanty, Dewan Penasehat KBPP Polri Komjen Pol. (Purn) Adang Daradjatun, serta Dewan Pembina KBPP Polri Komjen Pol. (Purn) M. Nurdin.
Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan, tantangan keamanan nasional saat ini berkembang sangat cepat. Ancaman tidak lagi selalu berbentuk konflik fisik, tetapi juga infiltrasi ideologi ekstrem melalui media sosial, penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat, hingga praktik premanisme yang mengganggu stabilitas investasi dan kehidupan sosial.
Berdasarkan data Polri, sepanjang 2025 aparat kepolisian menangani lebih dari 325 ribu kasus kejahatan dengan tingkat penyelesaian perkara mencapai 76,22 persen. Sementara itu, Densus 88 juga berhasil mempertahankan status zero terrorist attack selama tiga tahun berturut-turut melalui pendekatan pencegahan dan penegakan hukum yang terukur.
“Keamanan nasional tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparat negara. Dibutuhkan partisipasi masyarakat sipil yang aktif, terorganisir, dan memiliki komitmen kebangsaan yang kuat. KBPP Polri memiliki posisi strategis karena lahir dari tradisi pengabdian dan disiplin yang melekat pada keluarga besar Polri,” kata Bamsoet.
Bamsoet juga menekankan pentingnya peran KBPP Polri sebagai organisasi kader kebangsaan yang mampu menjangkau generasi muda. Menurutnya, bonus demografi Indonesia dapat menjadi kekuatan besar apabila diarahkan pada produktivitas, inovasi, dan semangat persatuan.
Sebaliknya, tanpa pembinaan yang kuat, ruang digital berpotensi menjadi lahan subur bagi penyebaran intoleransi, provokasi, dan bentuk kriminalitas baru. Fenomena meningkatnya propaganda radikalisme di media sosial yang menyasar anak muda dinilai menjadi peringatan serius bagi seluruh elemen bangsa.
“Anak-anak muda harus diajak masuk dalam gerakan kebangsaan yang konkret. KBPP Polri harus aktif hadir di tengah masyarakat melalui pendidikan karakter, literasi digital, kegiatan sosial, dan penguatan wawasan kebangsaan,” tutur Bamsoet.
Selain itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dengan institusi negara dalam menjaga ketertiban sosial.
Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan sinergi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat mampu mencegah konflik sosial berkembang menjadi gangguan keamanan yang lebih besar.
“KBPP Polri harus menjadi contoh organisasi yang mengedepankan dialog, gotong royong, dan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi. Bangsa ini membutuhkan perekat sosial yang mampu menjaga keseimbangan di tengah derasnya polarisasi akibat kontestasi politik maupun tekanan ekonomi global,” pungkas Bamsoet. (*)
Editor : DM
