SAMBAS, KALIMANTAN BARAT – Hubungan kemitraan antara pers dan pemerintah daerah semestinya dibangun di atas prinsip keterbukaan informasi, profesionalisme, serta saling menghormati fungsi masing-masing. Namun, di Kabupaten Sambas muncul pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan di kalangan wartawan investigasi: benarkah akses konfirmasi kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melalui seorang perantara yang juga berprofesi sebagai wartawan?
Pertanyaan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan penelusuran awak media ini dan keterangan sejumlah wartawan, pola komunikasi seperti itu disebut telah berlangsung cukup lama, khususnya ketika media melakukan konfirmasi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH) Kabupaten Sambas.
Sejumlah wartawan mengaku mengalami pengalaman yang hampir serupa. Setelah mengirimkan konfirmasi kepada pejabat terkait melalui aplikasi WhatsApp mengenai temuan di lapangan, tidak berselang lama mereka justru dihubungi oleh seorang wartawan lain yang tidak terlibat dalam proses peliputan tersebut.
“Yang membuat kami heran, bagaimana isi konfirmasi yang hanya dikirim kepada pejabat bisa diketahui pihak lain dalam waktu singkat?” ungkap salah seorang wartawan yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Menurut pengakuan beberapa jurnalis, komunikasi lanjutan tersebut tidak jarang berisi permintaan agar pemberitaan ditunda, tidak dipublikasikan, bahkan diturunkan apabila sudah terbit. Dalam sejumlah kesempatan, muncul pula dugaan adanya tawaran sejumlah uang kepada wartawan agar persoalan tersebut diselesaikan di luar mekanisme pemberitaan.
Awak media ini memperoleh informasi bahwa dugaan praktik tersebut disebut pernah disaksikan oleh beberapa wartawan yang berada di lokasi berbeda pada waktu yang berbeda. Namun demikian, redaksi masih melakukan pendalaman dan verifikasi terhadap seluruh informasi, termasuk menelusuri bukti-bukti yang diklaim dimiliki sejumlah saksi.
Fenomena ini memunculkan pertanyaan yang lebih besar mengenai independensi kerja jurnalistik. Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, wartawan memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan mengonfirmasi informasi secara langsung kepada pejabat publik tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.
Apabila benar terdapat mekanisme tidak tertulis yang menempatkan seorang wartawan sebagai penghubung atau bahkan penyaring komunikasi antara media dengan pejabat publik, maka kondisi tersebut berpotensi mengganggu prinsip kesetaraan akses informasi bagi seluruh insan pers.
Menurut, Rudi Kurniawan W CFLE mencermati berbagai peristiwa yang muncul dikalangan rekan rekan media juga termasuk saya sendiri mengalami hal tersebut, sehingga menjadi catatan berharga dan moment instrospeksi serta perlu adanya pembenahan bagi pelaku yang bertugas menjalankan fungsi sebagai “Kontrol Sosial” pada saat mencari, mengumpulkan, serta menyebarkan sebuah informasi.
“Selaku pekerja profesi jurnalistik pelayan publik hendaknya lebih profesionalisme bukan memberikan contoh yang berpotensi merusak citra organisasi,” ucapnya.
Menurutnya, bahwa profesi wartawan bukan sekedar memiliki karu pers, mengenakan baju atribut media, ataupun mengaku sebagai insan pers. Wartawan adalah profesi terhormat yang memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, independensi, serta berpihak kepada kepentingan publik.
“Dalam menjalankan tugas jurnalistik, setiap wartawan wajib berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik sesuai UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta menjunjung tinggi
Profesionalisme dan integritas. Karena itu, profesi wartawan tidak boleh dijadikan tameng kepentingan pribadi, alat tekanan maupun Anjang mencari keuntungan dengan cara mencederai Marwah insan pers,” tegasnya.
Rudi Kurniawan mengatakan, keberadaan oknum wartawan tanpa memahami tugas jurnalistik, sangat berbahaya bagi citra pers nasional.Jangan cederai profesi wartawan. Pers bukan tempat berlindung bagi oknum yang ingin mencari kepentingan pribadi. Wartawan bekerja berdasarkan fakta, etika, dan tanggung jawab publik, bukan menjual kartu pers atau menyalahgunakan integritas pers.
“Dampak dari persoalan tersebut, mulai dirasakan dalam hubungan kemitraan antara media dengan instansi pejabat, khawatir pola komunikasi yang selama ini dibangun dapat terganggu apabila persoalan tersebut tidak diselesaikan melalui mekanisme yang tepat,” sebutnya.
Kemitraan media kini terancam dan terganggu akibat ego personal yang tidak memahami esensi ” Kode Etik Jurnalistik” dan kebersamaan dalam profesinya,” tutupnya.
Gustian
